Jakarta, -- Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mencabut larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan bahan baku minyak goreng. Kebijakan larangan ekspor itu hanya bertahan kurang dari satu bulan.

Dalihnya, harga minyak goreng mulai turun, pasokannya pun melimpah. Jokowi menyebut harga minyak goreng curah di kisaran Rp17.600 per liternya. Targetnya, harga minyak goreng curah bisa di angka Rp14 ribu per liter atau Rp15.500 per kg setara Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sementara, harga minyak goreng kemasan masih mahal, yakni di kisaran Rp25 ribu per liter. Padahal, masyarakat juga berharap harga minyak goreng kemasan bisa ikut turun.

Sebelum sengkarut minyak goreng terjadi, minyak goreng kemasan kala itu dijual sekitar Rp14 hingga Rp18 ribuan per liter bergantung mereknya.

Untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dan stabilitas harga, bolak-balik kebijakan sudah diambil. Terakhir, larangan ekspor CPO yang kini sudah dicabut. Disusul penugasan kepada Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk turun tangan mengurus minyak goreng.

"Presiden memerintahkan saya untuk urus minyak goreng. Jadi, sejak tiga hari lalu saya mulai menangani kelangkaan minyak goreng," kata Luhut dalam perayaan puncak dies natalis GAMKI ke-60 akhir pekan lalu.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan membeberkan peran Luhut dalam permasalahan minyak goreng. Luhut diberdayakan untuk membantu memberi arahan terhadap pengembangan sistem aplikasi pemerintah dalam distribusi minyak goreng.

"Kita kan sudah ada sistem aplikasi untuk distribusi minyak goreng lewat Simirah yang harus pakai KTP, sekarang kita kembangkan sistem baru lagi. Simirah diperkuat biar enggak hanya pakai KTP, tapi pakai NIK. Kata pak Luhut NIK saja," terang Oke.

Ia mengibaratkan Luhut adalah sutradara dalam menuntaskan masalah 'emas cair' itu. "Pak Luhut berpengalaman di PPKM lewat Peduli Lindungi. Luhut itu semacam sutradaranya, tapi pemimpinnya tetap Pak Presiden," imbuhnya.

Juru Bicara Kemenkomarves Jodi Mahardi membenarkan jika Luhut diminta langsung Jokowi membantu memastikan ketersediaan minyak goreng, khususnya di Jawa dan Bali.

"Pak Menko (Luhut) diminta presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa Bali. Nanti, pemerintah akan menggunakan aplikasi digital untuk dalam melaksanakan kebijakan ini," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/5) malam.

Upaya yang akan dilakukan Luhut dalam menjaga distribusi dan pasokan minyak goreng antara lain berkoordinasi dengan Polri, TNI, Satgas Pangan, Bakamla, Kementerian Keuangan (Bea Cukai), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, untuk pengawasan yang ketat terhadap berbagai potensi penyalahgunaan dan penyelundupan CPO dan minyak goreng.

Luhut juga bakal monitoring harian terhadap data-data kondisi minyak goreng domestik dilakukan secara ketat dan memastikan ketersediaan minyak goreng domestik merata di banyak titik dan dengan harga yang ditargetkan.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan sebetulnya yang perlu dilakukan pemerintah dalam masalah minyak goreng adalah memperbaiki kebijakannya.

Selama ini, ia menilai sudah banyak tangan yang terlibat dalam urusan minyak goreng seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan juga pihak kepolisian dan Kejaksaan Agung.

"Sesungguhnya, bukan lagi jumlah menteri yang perlu ditambah mengurus, tapi kebijakannya yang harus terus diperbaiki dan dukungan publik, baik itu konsumen dan petani sebagai produsen sawit, juga tentunya dukungan politik dari DPR," ungkap Henry.