Jakarta, -- Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) 2021 merupakan bentuk kompensasi kerugian ekonomi atas lonjakan kasus selama pertengahan tahun lalu. Untuk tahun ini, cakupan penerima BT-PKLW diperluas ke nelayan.

"Pada tahun 2022, Pemerintah melanjutkan program BT-PKLW dengan tambahan Nelayan sebagai penerima manfaat. Khusus untuk nelayan, ini adalah program pertama di tahun 2022 yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia," ungkap Menko Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/3).

Airlangga menyerahkan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN) secara langsung kepada nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (14/3).

Airlangga menjelaskan, keberlangsungan sektor usaha, khususnya usaha mikro dan kecil menjadi perhatian utama Pemerintah kala pandemi. Perluasan target penerima manfaat BT-PKLW 2022 untuk nelayan di daerah pesisir ini sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) pada 30 Desember 2021 lalu.

"Karena itu perlu diberikan bantuan secara tunai untuk PKL, Warung, dan Nelayan yang belum mendapatkan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro), yang penyalurannya dilakukan secara langsung oleh TNI dan Polri," ujar Ailanggar.

BT-PKLWN 2022 ini secara spesifik menyasar 212 kabupaten/kota yang masuk dalam Roadmap Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 0% di tahun 2024. Besaran BT-PKLWN adalah Rp600.000/orang untuk 2,76 juta penerima yaitu untuk 1 juta PKLW dan 1,76 juta Nelayan.

Khusus untuk nelayan kriterianya adalah mereka pelaku usaha Kelautan dan Perikanan yang merupakan nelayan buruh, nelayan penangkap ikan tanpa kapal, atau nelayan pemilik kapal kurang dari 5 GT (Gross Tonase).

"Pemerintah berkepentingan agar bantuan ini dapat diterima oleh penerima manfaat secara langsung yang benar-benar berhak sehingga Pemerintah menugaskan TNI dan Polri untuk melakukan pendataan dan bantuan ke masyarakat," ungkapnya.

Dari 212 kabupaten/kota yang menjadi wilayah pelaksanaan BT-PKLWN, terdapat 106 kabupaten/kota yang disalurkan oleh Polri dan 106 kabupaten/kota yang disalurkan oleh TNI, sehingga diharapkan tidak ada duplikasi penerima. Proses penyaluran difasilitasi dengan Sistem Informasi BT-PKLWN Polri (Puskeu Presisi) dan Sistem Informasi BT-PKLWN TNI.

Penyaluran BT-PKLWN di Manggarai Barat sendiri menargetkan 12.500 Nelayan dan 4.000 PKLW yang disalurkan oleh POLRI. Selain itu, juga menargetkan 10.000 penerima yang disalurkan oleh TNI. Pada penyerahan bantuan BT-PKLWN hari ini, secara simbolis Menko Airlangga bersama Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol. Setyo Budiyanto menyerahkan bantuan yang diwakili oleh 7 orang penerima pertama.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga berdialog singkat dengan para nelayan terkait respons mereka atas penyaluran BT-PKLWN di Kabupaten Manggarai Barat ini. Salah satu nelayan bernama Ambosaka, mengungkapkan dirinya merasa kaget tiba-tiba didata polisi untuk menerima bantuan uang. Nelayan bernama Koo Ihi juga mengungkapkan bantuan ini sangat membantu modal nelayan khususnya di masa pandemi.

Mengakhiri kunjungannya, Menko Airlangga menyempatkan diri berdialog dengan pemilik warung sayuran di area TPI yang bernama Kamaria terkait usahanya di kala pandemi. Kamaria juga menyampaikan terima kasihnya kepada Menko Airlangga karena dia beserta keluarganya telah berkesempatan menerima vaksin kedua dan sedang menunggu vaksin ketiga.

Sumber : Cnnindonesia.com