Jakarta -- Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi dalam negeri dari jerat resesi ekonomi akibat virus corona. Kebijakan tersebut utamanya dikeluarkan untuk mendorong konsumsi masyarakat supaya ekonomi dipacu. Salah satu kebijakan berupa, pemberian gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk gaji itu pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp28,5 triliun. Targetnya, gaji akan dicairkan pada pekan depan. Selain itu, pemerintah juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa maupun bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) agar konsumsi masyarakat yang tertekan corona tetap kuat. Untuk bansos dari Kemensos, bantuan diberikan melalui program reguler berbentuk keluarga harapan (PKH) dan program sembako atau bantuan pangan non tunai (BPNT). Kemudian, bansos non reguler yang terkait penanganan covid-19, yakni bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek dan bansos tunai sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga per bulan untuk luar Jabodetabek. Bahkan, pemerintah telah memperpanjang pemberian BLT tersebut hingga Desember 2020. Namun demikian, pengamat ekonomi menilai pemerintah perlu menengok kembali efektivitas kebijakan tersebut dalam mendorong konsumsi rumah tangga. Pasalnya, konsumsi rumah tangga akan menentukan apakah Indonesia bisa bebas dari resesi atau justru terjebak seperti sejumlah negara lain. Perlu diketahui, konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi mendekati 60 persen kepada Produk Domestik Bruto (PDB). Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan efektifitas perlu dilihat kembali karena stimulus tersebut hanya mampu menahan kejatuhan kontraksi konsumsi baik kuartal II maupun III. Namun belum bisa melepaskan Indonesia dari jeratan resesi ekonomi akibat Covid-19. "Tidak mungkin permintaan kembali seperti sebelum wabah, tetap akan kontraksi, tapi kontraksinya tidak sedalam kalau tanpa stimulus," ujarnya kepada CNNIndonesia. Menurutnya, efektivitas kebijakan itu tidak bisa disamaratakan. Namun, harus ditelaah pada setiap kebijakan. Untuk pemberian gaji ke-13 misalnya, menurutnya, stimulus itu dampaknya hanya terbatas untuk peningkatan konsumsi ASN, khususnya di tingkat pusat. Pun demikian, jumlahnya tidak signifikan. "Kalau ASN di daerah masih bergantung di daerahnya. Lalu, hanya diberikan hanya satu bulan jadi dampaknya masih terlalu kecil dibandingkan tekanan ekonomi," ucapnya. Terkait BLT dan bansos, ia mengatakan efektivitasnya sepadan dengan realisasi penyalurannya kepada masyarakat. Data Kementerian Keuangan mengungkapkan per Juni 2020, realisasi belanja bansos mencapai Rp99,4 triliun pada semester I 2020. Jumlah itu mencapai 58,3 persen dari pagu anggaran sebesar Rp170,4 triliun. Belanja bansos tumbuh 41 persen dibandingkan Juni tahun lalu yakni Rp70,5 triliun. Namun, belanja bansos non reguler melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dinilai kurang maksimal. Tercatat, dana perlindungan sosial baru terealisasi 34,06 persen dari total anggaran Rp203,90 triliun per Juli lalu. Faisal mengatakan makin cepat realisasi BLT dan bansos ini, maka daya ungkitnya pada konsumsi masyarakat akan segera terasa. "Tapi, BLT itu diperuntukkan untuk kelas bawah berarti sekitar 40 persen terbawah, itu kontribusinya kepada konsumsi hanya 17 persen," paparnya. Oleh sebab itu, ia menilai pemerintah hendaknya mempercepat realisasi penyaluran BLT dan bansos baik reguler maupun melalui program PEN. Selain itu, pemerintah perlu memperluas pasar untuk produk industri UMKM. Tujuannya, mendorong permintaan pada sektor ini sehingga harapannya bisa mengerek konsumsi maupun daya beli masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut, ia meramal Indonesia mengalami resesi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di kuartal II diprediksi minus 4 persen hingga minus 6 persen. Kontraksi ini masih berlanjut di kuartal III yakni minus 2 persen. "Walaupun ada new normal tetap tidak sama dengan tahun lalu, pasti lebih rendah dan kemungkinan untuk lebih bagus kecil sekali, penyebabnya adalah wabah," katanya. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menambahkan hal utama yang perlu diperhatikan pemerintah adalah serapan anggaran dari kebijakan tersebut. Bukan pada desain kebijakan itu sendiri. Sepakat dengan Faisal, ia menilai stimulus pemerintah untuk mendorong konsumsi melalui dana perlindungan sosial di program PEN masih rendah. Bahkan, secara umum realisasi serapan dana PEN masih jauh dari kata efektif karena baru mencapai kisaran 19 persen. "Tidak efektif untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Jangankan efektif, untuk eksekusi anggaran saja tidak bisa, kalau masih 20 persen kapan sampai ke masyarakat, keburu kolaps," tuturnya. Dengan kondisi serapan yang masih rendah, ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kuartal II kontraksi lebih dari minus 4 persen. Apabila kondisinya tidak berubah, maka ia meramal kuartal berikutnya kontraksi lebih dalam bahkan hingga dua digit. Itu berarti, Indonesia memasuki gerbang resesi ekonomi. "Jadi ini sangat bergantung pada respons kebijakan dan pengendalian Covid-19 oleh pemerintah. Kalau penanganan Covid-19 masih seperti ini, maka kuartal III itu lebih buruk," katanya. Sumber : cnnindonesia.com