Angkasa Yudhistira - Okezone JAKARTA- Kebijakan mobil murah yang ditetapkan pemerintah pusat, kembali mendapat kritikan. Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adhie M Massardi menuding, ada indikasi tindak korupsi dibalik kebijakan tersebut. "Saya bisa pastikan bahwa menteri-menteri yang mendesign dan menyetujui produk asing itu dapat komisi, dapat uang suap, pasti itu. Tinggal bagaimana kita membukanya, dan bagaimana mereka menyembunyikannya," ujar Adhie saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/9/2013). Sebab itu, dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu menolak kebijakan tersebut. "Harus ada bentuk keseriusan untuk menghentikan kebijakan ini," tegasnya. Namun, mantan juru bicara presiden Abdurahman Wahid itu tak bisa memastikan kegunaan hasil korupsi yang dilakukan para menteri dan petinggi negara itu. "Belum tentu kepentingan partai, mungkin memperkaya diri mereka pada akhir masa jabatannya. Ini bagian dari pat gulipat proyek impor," terangnya. Yang pasti, sambung Adhie, selain berupaya untuk memperkaya diri, kebijakan mobil murah juga mematikan kreativitas anak bangsa untuk memproduksi mobil nasional. "Jadi, sebelum mereka memproduksi mobil, sudah dimatikan oleh pihak asing yang memproduksi mobil murah besar-besaran," tutupnya. (ugo)