Taufik Budi - Okezone Ilustrasi (Foto: Dok Okezone) JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai Polri tidak memiliki langkah antisipasi untuk mengatasi kekosongan blanko Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Sebagai lembaga negara yang besar, Polri juga dianggap lalai karena mengabaikan kepentingan masyarakat. “Ketiadaan blanko STNK dan BPKB menunjukan Polri tidak memiliki plan B. Mestinya jika ada lonjakan permintaan Polri bisa mengantisipasinya, agar tidak terjadi kekurangan seperti sekarang ini,” kata Komisioner Kompolas, M Nasser saat berbincang dengan Okezone, Senin (27/5/2013). Nasser juga mengatakan, Polri harus menghitung dampak kekosongan blanko STNK dan BPKB tersebut, saat diganti dengan blanko sementara. Menurutnya, institusi berseragam cekelat itu akan mempunyai tugas yang menumpuk bila blanko STNK dan BPKB telah tersedia. “Kalau nanti blankonya sudah tersedia, apa tidak terjadi penumpukan pekerjaan bagi polisi. Jangan sampai ini semua menjadi tumpang tindih karena ada STNK sementara dan STNK yang sebenarnya. Itu teknisnya harus benar, jangan disalahgunakan,” tuturnya. Pria yang menjadi komisioner Kompolnas sejak setahun lalu itu juga mengaku khawatir, terjadi kekosongan blanko-blanko lain yang berhubungan dengan masyarakat. “Setelah STNK dan BPKB bermasalah, jangan sampai SIM juga mengalami hal yang sama. Polisi mestinya bisa memprediksi kebutuhan sehingga tidak terjadi kekurangan logistik. Tolong diantisipasi, ini rawan,” tegasnya. (tbn)